Modul 3 — Governance Policy Builder

Pratinjau kebijakan

# Kebijakan Penggunaan AI dalam Rekrutmen — [Nama Organisasi]

> Template ini adalah bahan diskusi edukatif, bukan nasihat hukum. Draf tidak otomatis patuh pada UU PDP atau regulasi tertentu; organisasi perlu memeriksa kewajiban yang berlaku.

## 1. Tujuan dan cakupan penggunaan AI
- [Belum ditentukan — perlu dibahas]
- Penanggung jawab: [belum ditunjuk].

## 2. Penggunaan yang diperbolehkan
- [Belum ditentukan — perlu dibahas]
- Penanggung jawab: [belum ditunjuk].

## 3. Penggunaan yang dilarang / perlu persetujuan khusus
- [Belum ditentukan — perlu dibahas]
- Penanggung jawab: [belum ditunjuk].

## 4. Keputusan yang tetap menjadi tanggung jawab manusia
- [Belum ditentukan — perlu dibahas]
- Penanggung jawab: [belum ditunjuk].

## 5. Validasi sebelum penggunaan dan evaluasi berkala
- [Belum ditentukan — perlu dibahas]
- Penanggung jawab: [belum ditunjuk].

## 6. Fairness audit dan pemantauan adverse impact
- [Belum ditentukan — perlu dibahas]
- Penanggung jawab: [belum ditunjuk].

## 7. Perlindungan data, minimisasi, akses, retensi, penghapusan
- [Belum ditentukan — perlu dibahas]
- Penanggung jawab: [belum ditunjuk].

## 8. Transparansi kepada kandidat
- [Belum ditentukan — perlu dibahas]
- Penanggung jawab: [belum ditunjuk].

## 9. Mekanisme koreksi, eskalasi, dan keberatan
- [Belum ditentukan — perlu dibahas]
- Penanggung jawab: [belum ditunjuk].

## 10. Dokumentasi, penanggung jawab, audit trail, kondisi penghentian
- [Belum ditentukan — perlu dibahas]
- Penanggung jawab: [belum ditunjuk].

Kebijakan ini ditinjau ulang setiap 12 bulan.